3 Cara Atasi Tekanan Token vs Saham

Kesalahpahaman Besar tentang Token

Ayo langsung ke intinya: dulu kita percaya menjual token = kaya. Tapi sekarang? Impian itu hancur karena regulator terus bertanya: “Ini saham atau tidak?” Sekarang setiap peluncuran token seperti berjalan di atas tali api di atas lautan api.

Saya lihat startup beralih dari penjualan token terbuka ke putaran ekuitas tertutup — semua karena satu aturan: jika nilai mengalir ke token, bisa jadi melanggar hukum saham. Maka mereka mundur. Bersembunyi di balik DAO. Menyerahkan pengelolaan ke pemilih anonim yang bahkan tak hadir saat voting.

Ini bukan inovasi — ini mode bertahan hidup.

Nilai On-Chain vs Risiko Off-Chain

Di sinilah banyak pendiri tersandung: membingungkan apa yang harus ada on-chain dan apa yang harus off-chain.

Token harus menangkap nilai on-chain — seperti biaya transaksi yang dibakar via EIP-1559 atau pendapatan langsung masuk kontrak treasury protokol. Ini transparan, bisa diaudit, dan sepenuhnya dikendalikan pemegang token.

Tapi jika pendapatan berasal dari rekening bank, kontrak SaaS, atau aset fisik? Itu off-chain. Dan itu milik ekuitas — karena tidak bisa secara hukum memberi pemegang token kendali atas pembayaran Stripe Anda.

Inti pentingnya? Nilai harus mengalir bersama kontrol. Jika Anda butuh izin dari dewan perusahaan untuk ubah sesuatu, jangan hubungkan dengan token Anda.

Pura-Pura Desentralisasi yang Kita Percaya

Selama bertahun-tahun kita anggap DAO sebagai solusi ajaib — “Biarkan komunitas putuskan!” Tapi ini fakta: sebagian besar orang tidak peduli voting soal parameter fee atau proposal upgrade.

Saya analisis 12 protokol DeFi utama bulan lalu. Rata-rata partisipasi pemilih untuk upgrade besar hanya 0,8%. Kebanyakan hanya pegang token dan berharap harga naik.

Mengapa kita masih pura-pura tata kelola desentralisasi bekerja?

Ini bukan soal keadilan — ini drama kompliansi. Pendiri bikin struktur voting rumit biar regulator bilang: “Oh bagus, sudah terdistribusi.” Tapi keputusan nyata tetap di obrolan Slack antara dev inti dan VC.

Waktunya jujur: minimalkan tata kelola. Otomatiskan semuanya. Biarkan kode kerja — manusia hanya ikut kalau benar-benar perlu (seperti upgrade darurat).

Cara Bangun Tanpa Dijerat Hukum (Ya, Bisa!)

Anda tidak butuh ekuitas jika definisi kepemilikan ditinjau ulang dengan benar.

Lihat Morpho — mereka peluncur tanpa saham sama sekali, tanpa putaran VC awal. Model mereka murni berbasis pemilikan aset on-chain. Protokol punya logika pendapatannya sendiri; akses treasury dikendalikan via smart contract; bahkan keputusan pengembangan diserahkan lewat izin waktu terkunci yang terkait langsung dengan partisipasi proof-of-stake.

Tidak ada rapat dewan. Tidak ada laporan investor. Hanya matematika dan kode bekerja bersama.

Dan iya — mereka dapat pendanaan… tapi baru setelah infrastruktur live diluncurkan dan seluruh kendali sudah dilepaskan lebih dulu.

Ini disebut model aset tunggal: segala sesuatu bernilai hidup on-chain; sisa biaya didanai lewat alokasi treasury resmi atau emisi inflasi yang disetujui pemegang — bukan dividen atau buyback yang manfaatkan pihak luar ekonomi protokol.

Perbedaan krusial dibanding token FTT? Dengan FTT, jika Binance runtuh, investasi Anda juga ikut mati — tidak ada jalur pemulihan karena struktur kepemilikan nyata tak ada.

Dengan kepemilikan on-chain sejati? Bahkan jika perusahaan tutup besok, stake Anda dalam sistem tetap utuh.

Hukum mungkin tetap mengejar Anda… tapi setidaknya Anda main dengan tangan bersih.

Masa depan bukan tentang bersembunyi di balik perusahaan kosong atau desentralisasi palsu.

Ini tentang merancang sistem di mana nilai mengikuti kontrol, bukan sebaliknya.

P.S.: Jika tim Anda masih debat apakah “tata kelola” artinya demokrasi atau alasan legalitas… renungkan lagi jenis pendiri apa yang ingin Anda jadi.