Peta Regulasi Crypto

Perpecahan Regulasi Besar

Saya menghabiskan lima tahun menganalisis proyek blockchain dari laboratorium MIT hingga sand box Dubai. Dan inilah yang menyadarkan saya: tidak ada aturan global—hanya 20 yurisdiksi berbeda yang bermain sesuai hukum mereka sendiri. Satu menit Anda meluncurkan token di Swiss; sebentar lagi platform Anda dibekukan di Arab Saudi karena melanggar prinsip keuangan syariah.

Ini bukan sekadar kebijakan—ini geopolitik yang dibungkus kode.

Mengapa Ini Penting Sekarang?

Saya jujur: jika Anda membangun atau berinvestasi di crypto tanpa tahu wilayah hukum aset Anda, Anda sedang menggertak seluruh portofolio Anda. AS tak punya undang-undang federal, tapi BitLicense NYDFS bisa menutup startup dalam sekejap. Sementara itu, MiCA UE kini berlaku—mewajibkan cadangan penuh untuk stablecoin dan aturan pelacakan transaksi.

Namun… Tether (USDT) dikeluarkan dari Coinbase dan Binance Eropa karena tak memenuhi standar cadangan ketat MiCA.

Itu bukan penegakan hukum—itu adalah seleksi alam pasar.

Hong Kong vs Tiongkok: Dua Dunia di Satu Pulau

Paradoks favorit saya: daratan Tiongkok melarang semua perdagangan crypto dengan ancaman pidana. Tapi Hong Kong? Meluncurkan ETF Bitcoin dan Ethereum pada 2024—dan kini otoritas SFC melisensikan bursa yang melayani investor ritel.

Mengapa? Karena Hong Kong ingin jadi pusat DeFi Asia—bukan lubang hitam digital Tiongkok.

Seperti memiliki dua realitas berbeda di satu semenanjung. Dan karena perpecahan ini, aliran modal mengalir ke utara melalui gerbang teratur—persis seperti yang ingin Beijing hindari… tapi tak bisa cegah.

Pergeseran Timur Tengah: Larangan Jadi Rencana?

Arab Saudi dulunya menyebut crypto haram—tapi kini sedang uji coba CBDC bersama UAE dalam kerangka ‘Aber’ dan bergabung dalam mBridge sebagai bagian dari Visi 2030-nya.

Di Dubai, VARA didirikan sebagai regulator virtual asset paling agresif luar Eropa—with audit bulanan wajib untuk produk trading leverage… hanya untuk institusi.

Sementara Bahrain punya modul regulasi lengkap dengan empat tingkat lisensi berdasarkan risiko eksposur. Anda tidak dapat izin—Anda harus mendapatkannya lewat persyaratan modal dan uji tekan stres.

Wilayah ini tidak melarang inovasi—mereka menjadikan regulasi sebagai senjata kompetitif.

India & Indonesia: Transformasi Perlahan?

India belum juga melewati undang-undang komprehensif—tapi FSC baru saja umumkan aturan pendaftaran VASP baru dalam kerangka anti pencucian uang. Tak ada bebas sepenuhnya; kepatuhan datang lebih dulu.

Indonesia melakukan langkah lebih besar: beralih pengawasan dari Bappebti (futures komoditas) ke OJK (jasa keuangan). Artinya aturan modal lebih ketat—minimal 1 triliun IDR—and keselarasan penuh dengan standar FATF mulai Januari 2025.

Apakah ini artinya Indonesia akan menjadi gerbang finansial Asia Tenggara bagi startup Web3 yang patuh? Mungkin—but only if they actually enforce it beyond paper promises.